Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 194 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Bimas Hindu selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan’ dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Untuk mencapai kesatuan visi perguruan tinggi keagamaan Hindu dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi tersebut, maka Direktorat Jenderal Bimas Hindu mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 194 2016 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Pedoman kurikulum mengacu KKNI tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap perguruan tinggi keagamaan Hindu. Selanjutnya dalam implementasi setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan struktur kurikulum setiap program studi sesuai dengan format serta kekhasannya masing-masing.

Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 194 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis KKNI pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu selengkapnya dapat di unduh pada file : sk_dirjen_bimas_hindu_no_194_th_2016_tg_pedoman_kkni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *